Langsung ke konten utama

Tenaga Ahli Jurnalistik

Jarar F. Siahaan wartawan independen dan foto koran Batak Raya di Samosir

Seorang aparatur pernah menawariku kerja sebagai tenaga ahli jurnalistik di lembaga pemerintah pada tahun lalu. Tugasku membantu mereka mengelola informasi yang disiarkan lewat media yang mereka miliki: situs web, radio, media cetak, dan akun-akun media sosial. Selain itu, juga membantu mereka secara khusus dalam hal fotografi dan siaran pers.

“Intinya, bagaimana caranya supaya penyebaran informasi dari pemerintah bisa lebih menarik dan efektif,” katanya. “Kontraknya satu tahun dengan gaji bulanan.”

Aku diminta menata konten situs web dan akun-akun media sosial milik pemerintah daerah itu agar lebih bergaung. Radio juga mesti kubenahi dengan memproduksi siaran berita, misalnya gelar wicara, seperti yang pernah kukerjakan sepuluh tahun lalu di sebuah radio swasta. Aku pun harus melatih pegawai negeri dalam meliput kegiatan pemerintahan supaya bahan beritanya layak siar; foto-fotonya bernilai jurnalistik, bukan sekadar foto dokumenter; dan redaksinya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sudah barang tentu itu semua bukan tugas yang gampang untuk dikerjakan oleh hanya satu orang tenaga ahli jurnalistik, terlebih-lebih karena kebanyakan aparatur yang selama ini menjalankan media-media pelat merah tersebut tidak becus, tidak terampil. Karena itulah, aku mengatakan kepada dia, “Akan kuterima tawaran kerja ini dengan tiga syarat.”

Pertama, gaji tidak kecil. Kedua, aku tidak diperlakukan seperti PNS yang wajib mengikuti apel dan hadir di kantor sepanjang hari. Ketiga, aku tidak dilarang menjalankan tugas utamaku selaku wartawan, termasuk kalau aku menulis kritik terhadap pemerintah dalam media pers arus utama (dan, yang baru kuterbitkan beberapa hari lalu, situs web LAKLAK.id).

Pada prinsipnya, sebagai tenaga ahli jurnalistik, atau apa pun istilah jabatan ini, aku bukanlah petugas kehumasan pemerintah, bukan abdi negara, dan tidak sudi menjadi anak buah bupati atau kepala dinas. Aku dikontrak hanya sebagai tenaga profesional. Aku dibayar hanya untuk mengajarkan keahlian praktis, bukan ilmu teoretis, yang kupunyai dalam literasi media, tata bahasa Indonesia, dan fotografi jurnalistik.

Setelah hampir satu tahun berlalu, baru-baru ini si amtenar kembali menganjurkan supaya aku bersedia menjadi tenaga ahli jurnalistik. Jawabanku pun masih tetap tidak berubah: aku akan bersedia hanya jika ketiga syaratku tersebut disetujui.

Bodoh sekali, terima sajalah, barangkali begitu engkau berbatin.

Semua wartawan perlu uang, tetapi bagiku kemerdekaan menulis juga penting. Begitulah sialnya kalau telanjur “salah jalan” menjadi jurnalis independen.❖

Balige, 27 Juni 2019
Jarar F. Siahaan